UKG Pengaruhi Kenaikan Pangkat

 

 

SEMARANG- Ketidakikutsertaan pendidik pada Uji Kompetensi Guru (UKG) yang serentak dilaksanakan mulai Senin (30/7)  akan berdampak pada kenaikan pangkat dan jabatan fungsional. Hal itu telah diatur dalam Permendikbud No 57 Tahun 2012 tentang Uji Kompetensi Guru.

Dalam regulasi tersebut, UKG bertujuan untuk pemetaan kompetensi dasar dan kegiatan pengembangan keprofesian guru berkelanjutan, sehingga guru wajib mengikuti UKG.

Kasi Pemetaan Mutu Pendidikan LPMP Jateng Yuli Haryanto mengatakan, pelaksanaan UKG tidak ada kaitannya dengan tunjangan profesional bagi guru yang sudah bersertifikat. Namun, jika yang bersangkutan tidak turut dalam ujian itu, bisa berdampak pada kenaikan pangkat dan jabatan fungsional seperti yang diatur dalam Permendikbud. ''Selain itu, dimungkinkan ada juga sanksi disiplin yang telah diatur pemerintah kabupaten/kota,'' ungkapnya, kemarin.

Dia menjelaskan, jika guru tidak mengikuti karena sakit atau alasan yang jelas, akan ditindaklanjuti oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota dengan adanya ujian susulan.

UKG tingkat Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dan Dinas Pendidikan, sedangkan jumlah peserta 129.282 guru yang telah bersertifikat akan mengikuti proses tersebut dari jenjang SMA, SMP, SD, TK, hingga SLB. Sementara guru SMK, kepala sekolah, dan pengawas sekolah, UKG akan dilaksanakan 1 Oktober - 6 Oktober 2012.  

''Khusus bagi kepala sekolah, mereka akan mengikuti UKG dua kali, karena mereka merupakan guru yang mendapat tugas tambahan. Ujian pertama pada 30 Juli ini sebagai guru mata pelajaran yang diampunya dan kedua pada awal Oktober sebagai guru yang memiliki jabatan fungsional kepala sekolah.

Tes akan dilaksanakan secara online di sekolah-sekolah yang ditunjuk dan lolos validasi/verifikasi oleh Dinas Pendidikan kabupaten/kota.

Punya Landasan

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh menegaskan, pelaksanaan UKG memiliki dasar yang kuat, meski tidak secara eksplisit tertera dalam peraturan perundang-undangan.

"Yang namanya pemetaan itu penting, jadi tidak perlu memakai Undang-Undang. Tapi, logikanya saja, apalagi jika dibaca dalam UU, jelas ada dasarnya, bahwa kita harus meningkatkan kompetensi guru," ujar Nuh.

Mantan Menkominfo itu mengakui, teknis untuk meningkatkan kompetensi guru tidak diatur dalam UU. Menurutnya, UKG merupakan langkah awal untuk dapat meningkatkan kompetensi dengan memetakan dan memberikan pembinaan lebih lanjut bagi guru-guru yang belum memenuhi standar kemampuan.

"Karena itu, pada dasarnya UKG ingin memeratakan supaya lebih efektif pada pembinaan berikutnya lebih mudah. Sama saja jika ingin membenahi suatu wilayah, tapi peta wilayahnya saja tidak tahu," tandasnya.  (K3,K32-37)